Login Form

customer service

NO TELEPHONE

telp 16 0293-3301956
SMS/WA

wa 16  0852-2840-2651
BBM

13045505 258681847810234 1499030397 n  59D1BED9

Vinaora Visitors Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday141
mod_vvisit_counterYesterday177
mod_vvisit_counterThis week141
mod_vvisit_counterLast week843
mod_vvisit_counterThis month2361
mod_vvisit_counterLast month5345
mod_vvisit_counterAll days580495

Online (20 minutes ago): 6
Your IP: 54.145.117.60
,
Today: Nov 18, 2017
Home Info Lainnya Kepala BNP2TKI Minta BPJS Ketenagakerjaan Perluas Cakupan Pertanggungjawaban Resiko TKI KOREA
 




alt

Jakarta, BNP2TKI, Selasa (03/08/2017) – Sejak awal Agustus, Tenaga Kerja Indonesia (TKI) mulai menggunakan layanan perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan. Sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indonesia, mulai 1 Agustus 2017, asuransi TKI yang selama ini dijalankan oleh konsorsium asuransi dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan.

“Kami menyambut baik peralihan pelayanan asuransi TKI dari Konsorsium Asuransi TKI ke BPJS Ketenagakerjaan. Ini yang kita tunggu-tunggu dari dulu” ungkap Kepala BNP2TKI Nusron Wahid di ruang kerjanya, Kamis (8/3/2017).

Namun menurut Nusron Wahid, BPJS Ketenagakerjaan saat ini hanya menanggung 6 (enam) dari 13 (tiga belas) coverage perlindungan TKI yang awalnya ditanggung konsorsium asuransi TKI.

“Kami memandang perlu adanya perluasan jaminan resiko dari BPJS  Ketenagakerjaan dan atau BPJS menggandeng pihak lain yang sanggup mengcover 7 resiko sisanya yang tidak ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan” ujarnya.

Ketujuh resiko tersebut diantaranya, resiko PHK, TKI dipindah tempat kerja tidak sesuai dengan perjanjian kerja, upah tidak dibayar, gagal berangkat, gagal ditempatkan bukan karena kesalahan TKI, pemulangan TKI bermasalah, serta resiko menghadapi masalah hukum.



“Hal ini perlu karena data klaim asuransi di tahun 2014 s.d 2016, tiga permasalahan terbesar adalah pemulangan TKI bermasalah (42,55%), PHK (32,91%) dan TKI sakit (13,86%)” ungkap Nusron Wahid.

Lebih lanjut Nusron mengatakan sekiranya ada perluasan jaminan resiko dari BPJS atau menggandeng pihak lain maka perlu persiapan matang menyangkut program, produk layanan, penjaminan resiko, standard operasional prosedur, sosialisasi kepada Calon TKI dan stakeholders serta kesiapan tempat pelayanan dan integrasi sistem antara SISKOTKLN BNP2TKI, BPJS Ketenagakerjaan dan Perbankan.

“Perlu adanya penyesuaian Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indonesia yang lebih komprehensif untuk menjamin resiko baik yang insurable maupun uninsurable dalam suatu pola penjaminan guna memastikan Negara hadir dalam memberikan perlindungan secara penuh kepada TKI” jelasnya. *** (Humas/AYG/DH) 

sumber:bnp2tki.go.id

Share: altaltalt